Syarat UKL-UPL Bagi Pelaku Usaha atau UMKM

Syarat UKL-UPL Bagi Pelaku Usaha atau UMKM

Pembangunan gedung dan bangunan berkesinambungan dengan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Semakin pergerakan dan perputaran ekonomi tumbuh, semakin tumbuh pula pembangunan bangunan gedung dan sarana prasarana yang ada di daerah tersebut. Sarana transportasi, perumahan, gedung pendidikan, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata. Pembangunan gedung dan fasilitas juga bersifat terbatas ruang, artinya jika di daerah perkotaan sudah penuh dengan bangunan, maka pembangunan akan bergeser ke daerah pinggir.

Isu Lingkungan pada Pembangunan

Pada dasarnya, tujuan diberlakukannya sebuah pembangunan adalah demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di samping itu rupanya pembangunan juga mengakibatkan dampak lain yang tidak sesuai dengan nilai fungsi pada awalnya. Yaitu terjadinya penurunan lahan bebas, dan juga semakin sedikit lokasi hijau atau RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang ada di wilayah pembangunan. Dan satu lagi isu paling kencang terdengar adalah seputar pencemaran baik polusi udara, air, dan juga tanah.

Menanggapi isu tersebut, yakni dampak pembangunan terhadap lingkungan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur syarat-syarat pembangunan boleh dan tidak boleh dilakukan adalah harus memenuhi nilai aman terhadap lingkungan. Peraturan ini seperti AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). Peraturan-peraturan tersebut dihadirkan demi terciptanya regulasi yang mengedepankan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

AMDAL, UKL-UPL, SPPL

Izin lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan perubahan lingkungan sebelum suatu pembangunan dilaksanakan. Pembangunan yang mengabaikan analisis dampak lingkungan dan pengurusan izin lingkungan tentunya sangat merugikan banyak masyarakat.

Pembangunan yang tidak bertanggung jawa dan berkelanjutan dan menghiraukan peraturan akan berakibat kepada kerusakan lingkungan. Di antaranya adalah banjir, longsor, sungai tercemar, pengairan masyarakan terganggu, limbah berbahaya pabrik, vegetasi dan hewan-hewan mati. Dan dampak sosial juga acap kali terjadi, seperti pergesekan antar masyarakat, konflik sosial, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita harus serius dalam melakukan pembangunan yang bertanggung jawab dan sesuai regulasi yang sudah ditentunkan oleh pemerintah.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berisi tentang upaya sistematis yang digalangkan pemerintah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dan vegetasi-satwa yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan. Peraturan tersebut meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-undang tersebut juga berisi larangan untuk tidak melakukan pencemaran, memasukan benda berbahaya atau beracun, limbah, pembukaan lahan dengan cara membakar, atau cara-cara lain yang merusak lingkungan.

UKL – UPL

PP RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa setiap proses pembangunan harus disertai surat izin lingkungan, yakni surat izin bagi yang akan melakukan usaha atau kegiatan pembangunan. Adapun izin tersebut antara lain AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), UKL – UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).

Pada dasarnya, pentingnya UKL-UPL sama seperti AMDAL, yaitu sebagai panduan dalam pengelolaan lingkungan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan untuk pembuatan UKL-UPL lebih kecil dibanding AMDAL. Salah satu tujuan dari kegiatan penyusunan dokumen lingkungan, termasuk di dalamnya adalah UKL-UPL adalah agar suatu kegiatan yang dijalankan tidak menimbulkan/menyebabkan pencemaran, kerusakan, maupun gangguan terhadap lingkungan atau dampak sosial lainnya. Dokumen kajian dan izin lingkungan juga menjadi bahan dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan telah layak dan dapat dilaksanakan atau tidak.

UKL-UPL pada dasarnya sama seperti AMDAL, sama-sama bertujuan untuk mengendalikan pembangunan supaya tidak mencemari linkungan. Namun ada satu hal yang membedakan keduanya. Yakni skala UKL-UPL lebih kecil ketimbang AMDAL.

Siapa yang Membutuhkan UKL-UPL?

UKL-UPL disusun oleh konsultan yang berkompeten dalam bidangnya. Konsultan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012. UKL-UPL harus dimiliki oleh pemiliki usaha atau stakeholder bangunan atau pembangunan.

Untuk mengurangi risiko terhadap kerusakan/kehilangan keseimbangan alam, setiap jenis usaha wajib memenuhi dan mengurus izin lingkungan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Sementara dalam Pasal 40 ayat (1), disebutkan bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Bidang yang Harus Menggunakan AMDAL

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 05 Tahun 2012, yang berisi pedoman bidang-bidang apa saja yang diwajibkan memiliki dokumen AMDAL. Jika pemiliki sudah diwajibkan untuk memiliki dokumen AMDAL maka pemilik juga diwajibkan untuk melengkapi dokuman UKP-UPL atau SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, disebutkan pula bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria waj

Sanksi Terhadap Pelanggar AMDAL UKP-UPL dan SPPL

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di atas, bagi pemilik atau stakeholder jika melanggar atau tidak memiliki dokumen AMDAL, UKP-UPL, SPPL makan akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut ialah tidak diberi izin usaha yang sifatnya mengikat. Sanksi lanjutan akan juga diterapkan jika ternyata terjadi pencemaran lingkungan yang berakibat kerusakan lingkungan. Jika itu terjadi maka pemilik atau stakeholder akan dikenakan sanksi pidana.

Bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar AMDAL, UKP-UPL, dan SPPL, bisa menghubungi kami di PT GIM spesialis konsultan SLF.

Tinggalkan Balasan