IMB Dihapus, Diganti PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

IMB Dihapus, Diganti PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

Belum lama ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo secara resmi telah menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, aturan IMB telah diteken dan secara sah menjadi aturan sejak tahun 2002. IMB tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Adapun UU tersebut berisi tentang bangunan gedung dan aturan pelaksanaannya yang menjelaskan tentang syarat mendirikan bangunan harus dilengkapi dengan dokumen IMB atau Izin Mendirikan Bangunan.

Apakah Tidak Wajib IMB Lagi?

Lalu apakah sekarang tidak diwajibkan melengkapi dokumen-dokumen lagi setelah IMB ditiadakan?

Eits tunggu dulu. Pemerintah tentunya tidak begitu saja melepas tangan peraturan tersebut. Pemerintah kini menekan peraturan baru pengganti IMB yakni PBG atau “Persetujuan Bangunan Gedung”. Sebenarnya ditinjau dari fungsinya bisa dibilang IMB dan PBG hampir sama.

Pasal 11 Poin 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 menjelaskan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang tentang Bangunan Gedung. Peraturan baru yakni PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang harus dimiliki oleh pemilik bangunan gedung yang akan membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Alur dalam pembuatan surat PBG dimulai dari penyampaian fungsi bangunan. Fungsi bangunan meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, usaha, sosial atau kebudayaan dan yang lain-lainnya. PBG akan menilai apakah fungsi sudah sesuai dengan bangunan gedung atau belum. Jika belum sesuai, maka pemilik akan dikenakan sanksi administratif.

Sanksi Bagi yang Tidak Memenuhi PBG

Sanksi administratif yang berlaku meliputi:

  1. Peringatan tertulis
  2. Pembatasan kegiatan pembangunan
  3. Penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan
  4. Penghentian sementara atau penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung
  5. Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
  6. Pembekuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
  7. Pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
  8. Perintah pembongkaran bangunan gedung

Apabila pemilik gedung tidak bisa melakukan pemenuhan syarat terhadap PBG maka akan dikenakan perlakuan lebih lanjut yakni pembongkaran bangunan gedung. Adapun syarat terjadinya pembongkaran adalah:

  1. Tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki
  2. Berpotensi menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya
  3. Tidak memiliki Persertujuan Bangunan Gedung
  4. Ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksana dan rencana teknis bangunan gedung yang tercantum dalam persetujuan saat dilakukan inspeksi bangunan gedung

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembongkaran gedung jika pemilik gedung tidak bisa memenuhi peraturan PBG di atas. Hal ini didasarkan pada hasil pengkaji teknis dan mempertimbangkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Apa Perbedaan IMB dengan PBG?

Banyak yang menanyakan apa perbedaan IMB dengan PBG. Pada dasarnya tidak ada perbedaan ditinjau dari segi fungsi dan isinya. Hanya saja berbeda pada penamaan saja. Namun, jika dilihat lebih mendalam akan juga diketahui perbedaan dari segi isinya. Terdapat perbedaan antara IMB dan PBG yakni terkait pengakuan status hak tanah, izin pemanfaatan pemegang hak, status kepemilikan bangunan, dan izin mendirikan bangunan. Dan masih ada beberapa lagi perbedaan yang merujuk pada tata bangunan dan keandalan bangunan gedung.

Peraturan yang tercantum dalam PBG tidak menyertakan syarat-syarat sebanyak yang ada di IMB. Peraturan PBG hanya berisi tentang perlunya perencanaan dan perancangan bangunan gedung sesuai dengan tata bangunan, kendalam dan prototipe atau desain gedung.

Proses Pengurusan Surat (PBG) Persetujuan Bangunan Gedung

Proses dalam pengurusan surat PBG sebagaimana dijelaskan dalam Pasas 253 poin 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, penerbitan dokumen PBG meliputi 2 tahap yakni:

  1. Konsultasi perencanaan
  2. Penerbitan

Bagaimana Proses Konsultasi untuk Penerbitan PBG?

  1. Pendaftaran yang dilakukan oleh pemohon atau pemilik melalui SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)
  2. Pemeriksaan pemenuhan standar teknis yang dilakukan melalui tahap pemeriksaan dokumen rencana arsitektur maupun rencana struktur, mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing)
  3. Pernyataan pemenuhan standar teknis

Demikianlah serangkaian alur terjadinya perubahan peraturan yakni mengganti peraturan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). PT. GIM sebagai perusahaan yang melayani konsultasi terhadap penerbitan dokumen SLF juga memberikan jasanya dalam bisa konsultasi PBG.

Hubungi tim kami jika Anda ingin berkonsultasi.

This Post Has 2 Comments

Tinggalkan Balasan